PPDB ONLINE 2017

logo-smanlas-150x150PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB )

TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018

 

 

 

Untuk lebih jelasnya Downloads disini    JUKNIS_PPDB_2017

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
A. Pengumuman
1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang
memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran,
seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
a. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
b. Website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Tengah dengan alamat : www://pdkjateng.go.id; dan
Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan
alamat : http://ppdb.jatengprov.go.id.

B. Jadwal PPDB
Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK
Negeri Tahun Pelajaran 2017/2018 di Provinsi Jawa Tengah diatur
dengan jadwal sebagai berikut :
1. Jadwal PPDB SMA
a. Pendaftaran Online Mandiri Tanggal, 11 s.d. 14 Juni
2017
b. Pendaftaran Online lewat Satuan
Pendidikan
Tanggal, 12s.d. 14 Juni
2017
c. VerifikasiBerkas Tanggal, 12 s.d. 14 Juni
2017
d. Batas Akhir Pencabutan Berkas
Pendaftaran
Tanggal, 14 Juni 2017,
pukul 10.00 WIB
e. Analisis dan Penyusunan Peringkat 16 – 17Juni 2017
f. Pengurangan Daya Tampung karena
ada peserta didik yang tinggal kelas
18 Juni 2017
g. Pengumuman Tanggal, 19 Juni 2017
selambat-lambatnya pada
pukul 23.55 WIB
h. Pendaftaran Ulang Tanggal, 20 – 21 Juni
2017
i. Hari Pertama Masuk Sekolah Tanggal, 17 Juli 2017
2. Jadwal PPDB SMK
a. Pendaftaran Online Mandiri Tanggal, 11 s.d. 14 Juni
2017
b. Pendaftaran Online lewat Satuan
Pendidikan
Tanggal, 12s.d. 14 Juni
2017
c. Verifikasi Berkas dan Tes kesehatan Tanggal, 12 s.d. 14 Juni
2017
d. Batas Akhir Pencabutan Berkas
Pendaftaran
Tanggal, 14 Juni 2017,
pukul 10.00 WIB
e. Tes Khusus Kompetensi Dilaksanakan oleh satuan
pendidikan selambatlambatnya
pada Tanggal,
15 Juni 2017
f. Analisis dan Penyusunan Peringkat Tanggal, 16 – 17Juni 2017
g. Pengurangan Daya Tampung karena
ada peserta didik yang tinggal kelas
18 Juni 2017
h. Pengumuman Tanggal, 19 Juni 2017
selambat-lambatnya pada
pukul 23.55 WIB
i. Pendaftaran Ulang Tanggal, 20 – 21 Juni
2017
j. Hari Pertama Masuk Sekolah Tanggal, 17 Juli 2017
C. Persyaratan PPDB
1. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta
didik SMA yang mengikuti PPDB :
a. Menyerahkan dokumen aslinya, berupa :
1) Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/sederajat.
2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi calon peserta
dari keluarga kurang mampu yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah (Camat setempat), dan atau foto copy
Kartu Indonesia Pintar dengan menunjukkan aslinya.
3) Surat keterangan anak guru atau tenaga kependidikan yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah, dan dilengkapi dengan
foto copy SK Kepegawaian orang tua siswa yang sudah
dilegalisir.
b. Menyerahkan foto copy dokumen yang sudah dileglisir oleh
pejabat yang berwenang dan menunjukkan aslinya, berupa :
1) Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang
berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program
Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang
dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
2) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria
yang ditetapkan;
c. Menyerahkan foto copy dokumen dan menunjukkan aslinya,
berupa :
1) Akta Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua
puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru
2017/2018;
2) Kartu Keluarga (KK) yang menunjukan bahwa calon peserta
tersebut telah berdomisili paling sedikit 6 (enam) bulan yang
lalu pada saat mengikuti PPDB tahun pelajaran 2017/2018.
2. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta
didik SMK yang mengikuti PPDB :
a. Menyerahkan dokumen aslinya, berupa :
1) Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/sederajat.
2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi calon peserta
dari keluarga kurang mampu yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah (Camat setempat), dan atau foto copy
Kartu Indonesia Pintar dengan menunjukkan aslinya.
3) Surat keterangan anak guru atau tenaga kependidikan yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah, dan dilengkapi dengan
foto copy SK Kepegawaian orang tua siswa yang sudah
dilegalisir.
4) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
b. Menyerahkan foto copy dokumen yang sudah dileglisir oleh
pejabat yang berwenang dan menunjukkan aslinya, berupa :
1) Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang
berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program
Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang
dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
2) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria
yang ditetapkan;
c. Menyerahkan foto copy dokumen dan menunjukkan aslinya,
berupa :
1) Akta Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua
puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru
2017/2018;
2) Kartu Keluarga (KK) yang menunjukan bahwa calon peserta
tersebut telah berdomisili paling sedikit 6 (enam) bulan
yang lalu pada saat mengikuti PPDB tahun pelajaran
2017/2018.
3. Pendaftaran
1. Tempat pendaftaran dilaksanakan di satuan pendidikan negeri
pilihan pertama;
2. Waktu pendaftaran pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00
WIB;
3. Verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;
4. Jurnal nilai akhir dapat diakses oleh masyarakat selama masa
pendaftaran;
5. Informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi
Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Tata Cara Pendaftaran
a. Calon peserta didik SMA/SMK dapat mendaftarkan diri secara
mandiri melalui internet atau datang langsung pada satuan
pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan
operator yang berada pada satuan pendidikan pilihan 1;
b. Calon peserta didik SMA/SMK yang berasal dari luar provinsi
Jawa Tengah dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang
langsung pada satuan pendidikan yang dituju/pilihan 1
sekaligus melakukan verifikasi berkas.
c. Calon peserta didik SMA dapat mendaftarkan diri dengan
memilih paling banyak 2 (dua) pilihan peminatan pada 1 (satu)
atau 2 (dua) satuan pendidikan dalam satu kota/kabupaten;
d. Calon peserta didik SMK hanya dapat mendaftarkan diri di dua
kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama
(kompetensi keahlian I dan kompetensi keahlian II).
e. Calon peserta didik SMA dapat memindahkan pendaftarannya
dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan pilihan I
(satu), dan mendaftarkan satuan pendidikan lain yang menjadi
pilihan I (satu).
f. Calon peserta didik SMK dapat memindahkan pendaftarannya
dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang
dipilihnya dan menyerahkan pada satuan pendidikan lainnya.
Apabila akan merubah pilihan kompetensi keahlian pada satuan
pendidikan yang sama cukup dengan mengisi formulir baru
(online).
g. Pencabutan berkas pendaftaran paling lambat pukul 10.00 WIB
pada hari terakhir pendaftaran.
5. Alur Pendaftaran
1. Alur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru yang mendaftar
tidak datang langsung ke satuan pendidikan :
a. Calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan
Peserta Didik Baru SMAN/SMKN Provinsi Jawa Tengah
(http://ppdb.jatengprov.go.id);
b. Calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah
dilakukan melalui internet;
c. Calon peserta didik datang ke satuan pendidikan dan
menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out
pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk
dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
d. Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan
tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
e. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari
Panitia sebagai bukti saat pendaftaran ulang apabila diterima;
f. Calon peserta didik khusus SMK menerima tanda bukti
pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan untuk
mengikuti tes khusus serta bukti pada pendaftaran ulang
apabila diterima.
2. Alur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru yang mendaftar
datang langsung ke satuan pendidikan :
a. Calon peserta didik menuju satuan pendidikan pilihan 1
dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
b. Calon peserta didik dan/atau dibantu oleh operator pada
satuan pendidikan melakukan entry data formulir pendaftaran
melalui komputer secara online yang disediakan oleh satuan
pendidikan;
c. Calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran
berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang
dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia
Pendaftaran;
d. Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan
tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
e. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran ulang
apabila diterima; dan
f. Calon peserta didik khusus SMK menerima tanda bukti
pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan untuk
mengikuti tes khusus serta sebagai bukti pada daftar ulang
apabila diterima.
BAB IV
DAYA TAMPUNG, LINGKUNGAN, RAYONISASI, PEMINATAN, DAN
KOMPONEN PENILAIAN
A. Penetapan Daya Tampung
1. Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam
satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan
belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang
tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya;
2. Jumlah peserta didik pada SMA dan SMK dalam satu rombongan
belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
3. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan
ditetapkan oleh Kepala Sekolah masing-masing sebagaimana daftar
terlampir dan dapat dilihat di aplikasi PPDB Online.
B. Penetapan Lingkungan
1. Lingkungan adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal
calon peserta didik yang terdekat dalam rangka memberikan
kesempatan kepada masyarakat sekitar sekolah untuk mengikuti
PPDB.
2. Penetapan Lingkungan oleh Kepala Sekolah masing-masing sesuai
dengan wilayah RT, RW, Desa/Kelurahan dimana Sekolah berada.
3. Daftar Lingkungan Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala
Sekolah masing-masing sebagaimana terlampir dan dapat dilihat di
aplikasi PPDB Online.
C. Penetapan Rayonisasi
1. Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal
calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan
pengembangan satuan pendidikan, serta merupakan rangkaian
proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
2. Pembagian wilayah dalam rayonisasi mempertimbangkan daya
tampung dengan jumlah peserta didik, dan sekaligus untuk
pemerataan akses dan peningkatan mutu pada wilayah tersebut.
3. Klasifikasi rayonisasi terdiri dalam rayon, dalam kota/kabupaten,
luar kota/kabupaten, luar provinsi.
4. Batasan wilayah rayonisasi dimaksud adalah :
a. dalam Rayon : wilayah kecamatan dan atau
beberapa kecamatan yang telah
ditetapkan sesuai tempat tinggal
calon peserta didik dengan satuan
pendidikan yang dipilih sebagai
tujuan tempat pendaftaran;
b. dalam Kota/Kabupaten : wilayah kota/kabupaten tempat
tinggal calon peserta didik dengan
satuan pendidikan yang dipilih
sebagai tujuan tempat pendaftaran;
c. luar Kota/Kabupaten : wilayah kota/kabupaten yang berada
di wilayah Provinsi Jawa Tengah
tempat tinggal calon peserta didik
dengan satuan pendidikan yang
dipilih sebagai tujuan tempat
pendaftaran;
d. luar Provinsi : wilayah provinsi di luar Provinsi Jawa
Tengah tempat tinggal calon peserta
didik dengan satuan pendidikan yang
dipilih sebagai tujuan tempat
pendaftaran;
5. Ketentuan rayonisasi Penerimaan Peserta Didik Baru diatur
sebagai berikut :
a. penerimaan Peserta Didik Baru dalam rayon paling sedikit 50
persen dari daya tampung satuan pendidikan;
b. penerimaan Peserta Didik Baru dalam kota/kabupaten
sebanyak-banyaknya 40 persen dari daya tampung satuan
pendidikan;
d. penerimaan Peserta Didik Baru luar kota/kabupaten sebanyakbanyaknya
7 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
e. penerimaan Peserta Didik Baru luar provinsi sebanyakbanyaknya
3 persen dari daya tampung satuan pendidikan;
6. Ketentuan rayon sebagaimana tersebut di atas hanya berlaku
untuk satuan pendidikan SMA.
7. Apabila kuota di dalam rayon tidak terpenuhi akan diisikan oleh
calon peserta didik dari dalam kota/kabupaten, luar kota/
kabupaten, luar provinsi.
8. Rayonisasi ditetapkan oleh Kepala Sekolah masing-masing
sebagaimana daftar terlampir dan dapat dilihat di aplikasi PPDB
Online.
D. Penetapan Peminatan
1. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan
Menengah, maka PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 di Provinsi
Jawa Tengah untuk SMA dilakukan pemilihan peminatan sejak
calon peserta didik melakukan pendaftaran pada proses PPDB.
2. Peminatan pada SMA memiliki tujuan untuk memberikan
kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi
sikap dan kompetensi pengetahuan peserta didik sesuai dengan
minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik.
3. Peminatan pada SMA terdiri atas :
a. Peminatan Matematika dan IPA;
b. Peminatan IPS; dan
c. Peminatan Bahasa dan Budaya.
4. Setiap calon peserta didik SMA wajib menentukan pemilihan
peminatan pilihan 1 (satu) dan peminatan pilihan 2 (dua) pada
satuan pendidikan berbeda yang dituju.
5. Penentuan peringkat peminatan untuk SMA didasarkan atas
penghitungan nilai pada nilai UN yang memiliki korelasi dalam
mendukung proses pembelajaran peserta didik yang bersangkutan
terhadap peminatan yang dipilihnya.
6. Rumusan pemeringkatan peminatan diformulasikan dalam
rumus/pembobotan dari hasil UN SMP sebagai berikut :
a. Peminatan Matematika dan IPA
1) Mapel IPA : 2 point
2) Mapel Matematika : 2 point
3) Mapel Bahasa Inngris : 1 point
4) Mapel Bahasa Indonesia : 1 point
b. Peminatan IPS
1) Mapel Matematika : 2 point
2) Mapel Bahasa Indonesia : 2 point
3) Mapel IPA : 1 point
4) Mapel Bahasa Inggris : 1 point
c. Peminatan Bahasa dan Budaya
1) Mapel Bahasa Inggris : 2 point
2) Mapel Bahasa Indonesia : 2 point
3) Mapel IPA : 1 point
4) Mapel Matematika : 1 point
7. Jumlah peserta didik yang diterima sesuai peminatan adalah
berdasarkan peringkat tertinggi ke peringkat terendah pada setiap
peminatan yang disesuaikan dengan daya tampung setiap
peminatan pada satiap satuan pendidikan SMA;
8. Peminatan pada SMK dilaksanakan mengacu pada kompetensi
keahlian yang dipilih calon peserta didik pada satuan pendidikan;
D. Penetapan Komponen Penilaian
Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai
akhir untuk PPDB SMA dan SMK terdiri :
1. Nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat.
a. Nilai UN adalah nilai yang diperoleh dari hasil UN SMP/MTs
atau sederajat yang dibuktikan dengan SKHUN.
b. Jika nilai hasil UN dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100
(seratus) maka nilai UN dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol)
sampai dengan 10 (sepuluh).
2. Nilai Kemaslahatan
Seleksi penerimaan peserta didik memberikan kemudahan dengan
memberi nilai kemaslahatan bagi anak guru dan tenaga
kependidikan. Nilai Kemaslahatan merupakan nilai tambahan
yang diberikan kepada calon peserta didik apabila orang tuanya
sebagai guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada
satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru atau tenaga
kependidikan, anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan
yang bukan tempat orang tuanya sebagai guru. Tambahan
penilaian dirumuskan sebagai berikut :
a. Anak Pendidik/Guru
NO PENDAFTARAN PENAMBAHAN
NILAI
1. Pada Satuan Pendidikan tempat tugas
orang tuanya sebagai guru
2,00
2. Di luar Satuan Pendidikan tempat tugas
orang tuanya sebagai guru
1,00
b. Anak Tenaga Kependidikan
NO PENDAFTARAN PENAMBAHAN
NILAI
1. Pada Satuan Pendidikan tempat tugas
orang tuanya sebagai tenaga
kependidikan
1,00
3. Nilai Prestasi
a. Nilai prestasi merupakan nilai yang diberikan kepada calon
peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di
bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya
pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat.
b. Ketentuan tambahan nilai prestasi harus memenuhi kriteria
perolehan prestasi sebagai berikut :
1) Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu
prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan
merupakan penjumlahan dari seluruh nilai prestasi yang
dimiliki.
2) Prestasi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga)
tahun terakhir, terhitung dari waktu pendaftaran peserta
didik.
3) Kategori prestasi dikelompokkan menjadi :
– Prestasi di bidang sains (akademik)
– Prestasi di bidang olahraga
– Prestasi di bidang kesenian
– Prestasi di bidang ketrampilan
– Prestasi di bidang organisasi
4) Prestasi dari Kejuaraan / Lomba / invitasi / pemilihan /
sayembara tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh
Instansi di Tingkat Kota/Kabupaten yang ditetapkan
sebagai agenda Pemerintah Kota/Kabupaten.
5) Prestasi dari Kejuaraan / Lomba / invitasi / pemilihan /
sayembara tingkat Nasional diselenggarakan oleh
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang
ditetapkan sebagai agenda nasional.
6) Prestasi dari Kejuaraan / Lomba / invitasi / pemilihan /
sayembara tingkat Internasional yang diakui oleh
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang
ditetapkan sebagai agenda internasional.
7) Prestasi sebagaimana tersebut angka 5) dicapai dalam
kapasitas mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada
kejuaraan/ lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat
Nasional.
8) Prestasi sebagaimana tersebut angka 6) dicapai dalam
kapasitasnya mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada
kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat
Internasional.
9) Prestasi sebagaimana kategori tersebut angka 3)
dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
10) Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan
prestasi palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan
oleh Sekolah masing-masing.
11) Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan
piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan
menguji calon peserta didik sesuai prestasi yang
diperolehnya.
c. Penambahan nilai prestasi dirumuskan sebagaimana tabel
sebagi berikut :
1) PRESTASI AKADEMIK
NO EVENT / JENJANG PERINGKAT PENAMBAHAN
NILAI
1. Internasional I Langsung
II diterima
III
2. Nasional I Langsung
diterima
II 5,00
III 4,00
3. Provinsi I 3,00
II 2,75
III 2,50
4. Kab/Kota I 2,25
II 2,00
III 1,75
2) PRESTASI NON AKADEMIK (SENI DAN OLAHRAGA)
NO EVENT / JENJANG PERINGKAT PENAMBAHAN
NILAI
1. Internasional I 8,00
II 7,00
III 6,00
2. Nasional I 6,00
II 5,00
III 4,00
3. Provinsi I 3,00
II 2,75
III 2,50
4. Kab/Kota I 2,25
II 2,00
III 1,75
4. Nilai Lingkungan
a. Tambahan nilai lingkungan adalah tambahan nilai yang
diberikan kepada calon peserta didik yang tempat tinggalnya di
lingkungan sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan
KK atau serta untuk calon peserta didik warga miskin yang
berdomisili di wilayah sekitar satuan pendidikan yang
dibuktikan dengan KK.
b. Nilai lingkungan dirumuskan dalam bentuk penambahan nilai
sebagai berikut :
NO PENDAFTARAN PENAMBAHAN
NILAI
1. Miskin dengan tempat tinggal di
dalam lingkungan sekolah
3,00
2. Miskin dengan tempat tinggal di
luar lingkungan sekolah dalam
Provinsi
2,00
3. Tidak miskin bertempat tinggal di
lingkungan sekolah (ditentukan oleh
sekolah)
1,00
BAB V
SELEKSI, NILAI AKHIR DAN DAFTAR ULANG
A. Seleksi
1. Seleksi pada SMA dengan ketentuan:
a. menggunakan rayonisasi dengan menunjukkan KK (Kartu
Keluarga) di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing terhitung
paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang
bersangkutan sebelum waktu pendaftaran. Ketentuan ini
dikecualikan bagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan
karyawan BUMN yang karena penugasan kepada orang tuanya
diberlakukan ketentuan rayonisasi sesuai surat penugasan
kepada orang tua yang bersangkutan.
b. menggunakan nilai ujian nasional (UN);
c. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Kemaslahatan
(NK) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang
mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai
guru atau tenaga kependidikan, dan/atau anak guru yang
mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya
sebagai guru;
d. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP)
apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian,
dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok;
e. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Lingkungan (NL)
apabila memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau
bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah,
dan/atau tempat tinggalnya berada dalam lingkungan satuan
pendidikan tempat mendaftar sesuai dengan KK;
f. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta
didik yang merupakan penjumlahan nilai UN, NK, NP, dan NL;
g. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan
peringkat mengutamakan :
1) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
2) pilihan 1 (satu);
3) dalam rayon;
4) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.
h. Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program ramah
sosial dengan cara merekrut siswa miskin yang memiliki minat
dan potensi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari daya
tampung.
i. Bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang memiliki
minat dan potensi diatur sebagai berikut :
1) minimal mempunyai jumlah nilai UN 24 (rata-rata 6,0); dan
2) bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang tidak
memenuhi syarat dan ketentuan pada angka 1) maka dapat
mendaftar melalui seleksi umum.
2. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK dengan ketentuan:
a. tidak berlaku rayonisasi;
b. menggunakan nilai UN SMP, dan nilai Tes Khusus (TK);
c. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Kemaslahatan
(NK) apabila merupakan anak guru atau tenaga kependidikan
yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya
sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan/atau anak guru
yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang
tuanya sebagai guru;
d. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP)
apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian,
dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok;
e. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Lingkungan (NL)
apabila memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang
diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan/atau tempat
tinggalnya berada dalam lingkungan satuan pendidikan tempat
mendaftar;
f. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta
didik yang merupakan penjumlahan pembobotan nilai UN dan
TK, NP, NK, dan NL; dan
g. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan
peringkat mengutamakan:
1) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
2) pilihan 1 (satu);
3) nilai tes khusus.
4) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA;
h. Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program ramah
sosial dengan cara merekrut siswa miskin yang memiliki minat
dan potensi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari daya
tampung.
i. Bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang memiliki
minat dan potensi diatur sebagai berikut :
1) minimal mempunyai jumlah nilai UN 24 (rata-rata 6,0); dan
2) bagi calon peserta didik dari keluarga miskin yang tidak
memenuhi syarat dan ketentuan pada angka 1) maka dapat
mendaftar melalui seleksi umum.
B. Penetapan Nilai Akhir
Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses
dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari berbagai komponen
penilaian.
1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA
meliputi :
a. Jumlah nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat yang telah
dibobot sesuai ketentuan (UN);
b. Nilai Kemaslahatan (NK);
c. Nilai Prestasi (NP);
d. Nilai Lingkungan (NL);
Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya
diformulasikan ke dalam rumus :
2. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK
meliputi :
a. Jumlah nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat (UN);
b. Nilai Tes Khusus (TK)
c. Nilai Prestasi (NP)
d. Nilai kemaslahatan (NK)
e. Nilai Prestasi (NP)
f. Nilai Lingkungan (NL)
Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya
diformulasikan ke dalam rumus :
 Jika nilai hasil UN dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus)
maka nilai UN dikonversi menjadi rentang nilai 0 (nol) sampai dengan
10 (sepuluh).
 Jumlah nilai TK pada nilai akhir SMK paling tinggi sebesar 40.
C. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi
1. Penetapan Hasil Seleksi
 Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan
dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan;
 Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh
kepala satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat.
NA = UN + NK + NP + NL
NA = (65% UN + 35 % TK) + NP + NK + NL
2. Pengumuman Hasil Seleksi
 Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima
diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka
oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan
dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan
pengumuman pada satuan pendidikan.
 Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi
tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal
satuan pendidikan, nilai UN, nilai tes khusus (untuk SMK), NK,
NP, NL. jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan
pendidikan.
D. Daftar Ulang
a. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan
daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap
mengundurkan diri.
b. Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan
diterima adalah sebagai berikut:
1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli;
2) Menunjukkan Ijazah / Surat Keterangan Yang Berpenghargaan
Sama (SKYBS) asli;
3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan.
c. Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru.
BAB VI
PENGENDALIAN, PELAPORAN, PENGADUAN DAN SANKSI
A. Pengendalian
1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta
didik pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh
masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan
pendidikan;
2. Masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan
pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru dengan
melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi
dasar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
3. Masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara
terus menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik
Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaanya sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah segera
melakukan tindak lanjut pemantauan dan pengawasan, apabila
terdapat pengaduan dari masyarakat maupun lembaga/instansi di
luar dinas dan satuan pendidikan.
B. Pelaporan
1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB setiap tahun
pelajaran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa tengah memiliki
kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait
pelaksanaan PPDB.
3. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan
PPDB melalui :
 E-mail : ppdb@pdkjateng.go.id
 Telepon : 024 86041265
C. Pengaduan
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
membentuk tim penanganan pengaduan Penerimaan Peserta
Didik Baru dengan melibatkan pemangku kepentingan
pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit
Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan
pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2 berada di Satuan
Pendidikan, Kantor BP2MK dan Kantor Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran
dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat
disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan,
BP2MK, sampai pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Tengah, atau secara langsung melalui
telepon/SMS/email/faksimail;
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis
diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi
dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana
mestinya;
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan
pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
D. Sanksi
1. Bagi Peserta Didik :
a. Apabila peserta didik memberikan data yang palsu termasuk
memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan
ketentuan perolehannya akan dikenakan sanksi pengeluaran
dari sekolah.
b. Sanksi sebagaimana huruf a diberikan berdasarkan hasil
evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah, Dewan
Pendidikan dan BP2MK Wilayah masing-masing mewakili Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Bagi Penyelenggara PPDB :
a. Pelanggaran terhadap petunjuk teknis ini diberikan sanksi
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Gubernur sesuai kewenangannya memberikan sanksi
kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah berupa:
a) Teguran tertulis;
b) Penundaan atau pengurangan hak;
c) Pembebasan tugas; dan/atau
d) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan
2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah dan tim
penyelenggara PPDB berupa:
a) Teguran tertulis;
b) Penundaan atau pengurangan hak;
c) Pembebasan tugas; dan/atau
d) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan
3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
memberikan sanksi kepada Sekolah berupa:
a) pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;
b) penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan/atau
c) penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat.
3. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak
lain yang melanggar ketentuan pada petunjuk teknis ini.
4. Pemberian sanksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku